Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan proses perizinan dan kebutuhan air proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Proyek investasi sekitar Rp3,5 triliun itu kini mendapat perhatian karena kebutuhan airnya yang besar.
Fasilitas tersebut berdiri di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare. Kapasitas tahap awalnya mencapai 120 megawatt (MW), dengan rencana pengembangan hingga 640 MW.
Kebutuhan air pusat data itu disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau 0,4 meter kubik per detik. Jumlah tersebut setara sekitar 33 ribu meter kubik atau 33 juta liter air per hari.
Pengecekan Perizinan
Dedi mengatakan telah menerima rombongan pengusaha yang berencana membangun pusat data tersebut di Gedung Sate. Rombongan itu dibawa oleh Mulyadi, anggota DPR RI Komisi Keuangan dari Bogor.
Menurut Dedi, kelancaran administrasi menjadi perhatian sejak awal karena proyek itu merupakan investasi. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, ia memutuskan mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi pembangunan.
Dedi menyebut kunjungannya dilakukan sendiri pada 28 Juli 2026. Dalam peninjauan itu, ia menanyakan status kelengkapan izin kepada pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Pihak perusahaan, menurut Dedi, menyatakan izin penanaman modal asing telah terbit melalui sistem Online Single Submission atau OSS di tingkat pusat. Namun, dua persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten saat itu belum selesai.
Dua dokumen tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Dedi mengatakan telah meminta Pemkab Purwakarta mempercepat penerbitan izin tersebut agar proses investasi tidak berlarut-larut.
Ia juga menepis anggapan bahwa kedatangannya ke proyek itu merupakan agenda peresmian. Dedi menegaskan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan.
“Dan itu diberlakukan pada siapa pun. Setiap ada investasi, BYD, saya langsung datang memastikan izinnya lancar,” kata Dedi.
Setelah proyek menjadi perhatian publik, persoalan izin kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan pembangunan sementara dihentikan karena AMDAL dan PBG belum rampung.
Pasokan Air dari PDAM
Selain perizinan, Dedi mengatakan sejak awal telah meminta penjelasan mengenai sumber air untuk operasional pusat data tersebut. PDAM Purwakarta menyampaikan bahwa kebutuhan air BDx akan dipenuhi melalui jaringan PDAM.
Dedi menyebut PDAM Purwakarta memiliki alokasi 3.000 liter per detik dari Jatiluhur. Menurutnya, pasokan untuk pusat data dinilai tidak akan mengganggu kebutuhan warga karena kuota tersebut belum digunakan sepenuhnya.
Infrastruktur PDAM yang sudah tua disebut membuat pemanfaatan air saat ini baru sekitar 380 liter per detik. Dedi menyatakan penggunaan sekitar 400 liter per detik oleh perusahaan akan membuat total pemanfaatan air baru sekitar 25 persen dari kuota yang tersedia.
Masuknya BDx juga dinilai berpotensi menambah pendapatan bulanan PDAM Purwakarta. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan infrastruktur layanan air melalui pinjaman yang nilainya hampir Rp750 miliar.
Penguatan infrastruktur itu diarahkan untuk memperluas layanan air bagi masyarakat Purwakarta. Dedi juga menjelaskan bahwa warga Purwakarta tidak memperoleh akses air secara langsung dari Jatiluhur untuk kebutuhan pertanian.
Menurutnya, pertanian di Purwakarta mengandalkan air pegunungan. Sementara itu, aliran air Jatiluhur disebut mengarah ke wilayah Karawang, Bekasi, Subang, hingga Indramayu.
