Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur. Penghentian proyek tersebut dilakukan karena data perizinan belum diserahkan secara lengkap oleh pihak konsultan.
Proyek yang dikerjakan BDX Data Centers itu menjadi perhatian setelah adanya kunjungan mendadak Dedi ke lokasi pada Selasa (28/7). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan kebijakan tersebut bukan disebabkan hambatan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Pemprov Jabar.
Dedi menyatakan pihaknya menemukan izin penting untuk pembangunan belum tersedia saat pemeriksaan dilakukan. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal juga belum dinyatakan keluar pada saat itu.
“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” kata Dedi di Bandung, Jumat.
Penegakan Aturan dan Kajian Lingkungan
Menurut Dedi, penghentian sementara proyek AI Jatiluhur merupakan langkah untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi sebelum konstruksi dilanjutkan. Kebijakan itu juga dikaitkan dengan perlindungan kondisi ekologi dan hak warga sekitar untuk memperoleh air bersih.
Pemprov Jabar melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia untuk memberikan kajian dan masukan independen. Kajian tersebut akan menjadi bagian dari penilaian atas kelayakan dampak lingkungan pembangunan pusat data tersebut.
Dedi menyatakan pelaksanaan proyek akan mengikuti hasil penilaian Amdal secara objektif. Ia menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan kelanjutan investasi apabila persyaratan lingkungan dinyatakan memenuhi ketentuan.
“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Pasokan Air Waduk Jatiluhur
Kekhawatiran terhadap kebutuhan air proyek turut menjadi salah satu aspek yang diperiksa. Dedi menyebut pasokan dari Waduk Jatiluhur secara teknis masih mampu memenuhi kebutuhan operasional tanpa mengganggu alokasi untuk masyarakat.
PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki alokasi resmi sebesar 3.000 liter per detik dari Waduk Jatiluhur. Namun, penyerapan air yang disebut telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun baru mencapai sekitar 380 liter per detik.
Volume tersebut setara dengan sekitar 11 persen dari total jatah air yang tersedia untuk PDAM Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 89 persen alokasi yang belum dimanfaatkan oleh PDAM.
Dedi menyebut perusahaan akan menggunakan sekitar 14 persen dari alokasi tersebut. Berdasarkan perhitungannya, ketersediaan air masih tersisa setelah kebutuhan perusahaan diperhitungkan.
“Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” ujar Dedi.
Pemeriksaan Lokasi Investasi
Kunjungan ke lokasi dilakukan untuk menilai kesiapan investasi bernilai triliunan rupiah tersebut dari sejumlah aspek mendasar. Pemeriksaan mencakup kondisi lahan terhadap risiko banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi.
Selain kondisi lingkungan dan risiko bencana, kesiapan pasokan listrik serta air juga menjadi perhatian dalam penilaian proyek BDX Data Centers. Kelanjutan pembangunan akan bergantung pada kelengkapan perizinan dan hasil kajian lingkungan yang sedang dipertimbangkan.
