Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Pemeriksaan itu berfokus pada dugaan pengaturan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (11/11/2026). Penyidik masih mendalami keterangan Ahmad Luthfi HR mengenai proses dan dugaan pengaturan temuan audit tersebut.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah,” ujar Budi Prasetyo. “Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang.”
Pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi HR menjadi pemeriksaan pertamanya dalam perkara Pemalang. KPK menyatakan pendalaman akan terus dilakukan untuk melihat bentuk dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang.
Dugaan Pola Serupa dengan Perkara Klaten
KPK melihat adanya dugaan pola yang mirip dengan perkara korupsi yang melibatkan Bupati Klaten. Kesamaan itu dikaitkan dengan sejumlah audit pada pemerintah daerah yang juga ditemukan dalam konteks perkara Pemalang.
Menurut Budi Prasetyo, penyidik mendalami dugaan adanya dropping temuan BPK dalam beberapa audit yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Dugaan serupa disebut juga muncul dalam audit di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten,” ungkap Budi. Ia menambahkan bahwa dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik dalam perkara Pemalang.
Pengaturan audit menjadi salah satu aspek yang diperiksa karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. KPK belum menyampaikan hasil akhir dari pemeriksaan saksi maupun kesimpulan mengenai dugaan pengaturan temuan audit di Pemalang.
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Bupati Pemalang, pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati, pihak swasta lain, serta seorang staf administrasi KPK.
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang.
- Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.
- Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta.
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris atau Gus Haris. Total uang yang disebut terkumpul dalam dugaan pemerasan tersebut mencapai Rp 1,98 miliar.
Uang yang terkumpul itu disebut salah satunya diberikan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini.
Lilik disebut mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di lembaga tersebut. Keterangan mengenai aliran uang dan peran masing-masing pihak menjadi bagian dari perkara yang tengah ditangani penyidik.
Pemeriksaan terhadap Kepala BPK Jawa Tengah memperluas pendalaman KPK pada aspek audit di Kabupaten Pemalang. Penyidik masih menelusuri dugaan pengaturan temuan audit serta kaitannya dengan perkara yang menjerat Anom Widiyantoro dan tiga tersangka lainnya.
