Pengembangan infrastruktur gas bumi di Jawa Timur kini mendapat penguatan dari sisi hukum. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Sales and Operation Region III menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mendampingi proses bisnis dan proyek energi secara preventif.
Sinergi ini diarahkan untuk meminimalkan risiko hukum sekaligus menjaga layanan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan. Langkah tersebut penting karena Jawa Timur menjadi salah satu wilayah operasional strategis PGN yang melayani pelanggan dari berbagai sektor.
MoU untuk Tata Kelola dan Mitigasi Risiko
Nota Kesepahaman bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun ditandatangani pada Rabu, 29 Juli 2026, di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jawa Timur. Penandatanganan dilakukan Kepala Kejati Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H. bersama General Manager Sales & Operation Region III PGN Hedi Hedianto.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta turut menyaksikan agenda tersebut. Jawa Timur juga menjadi wilayah pertama pelaksanaan penandatanganan kerja sama antara PGN dan Kejati dalam skema ini.
| Bagian Kerja Sama | Fokus Utama | Tujuan |
|---|---|---|
| Nota Kesepahaman Datun | Pendampingan hukum | Memperkuat kepastian hukum |
| Good Corporate Governance | Tata kelola perusahaan | Mendukung proses bisnis yang akuntabel |
| FGD Kejati Jatim dan PGN | Mitigasi risiko hukum | Memahami batas risiko bisnis dan penyalahgunaan wewenang |
Abdul Qohar menilai PGN memegang peran penting dalam ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tata kelola yang baik serta kepastian hukum perlu menjadi fondasi dalam setiap proses bisnis perusahaan.
“PGN memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Abdul Qohar. Ia menegaskan penguatan tata kelola dan kepastian hukum menjadi prasyarat keberlanjutan usaha serta pengembangan infrastruktur energi ke depan.
Menjaga Proyek Gas Bumi Tetap Sesuai Aturan
Hery Murahmanta menyebut pendampingan dari Kejaksaan menjadi langkah preventif bagi PGN. Pendampingan itu mencakup tahapan pembangunan, pengoperasian, hingga pengembangan infrastruktur gas bumi agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Hery, kolaborasi tersebut juga memperkuat penerapan Good Corporate Governance dalam layanan dan proyek perusahaan. Dukungan hukum diharapkan dapat menekan potensi risiko tanpa menghambat kebutuhan pengembangan jaringan energi.
“Dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan akan semakin memperkuat tata kelola perusahaan, meminimalkan potensi risiko hukum,” jelas Hery. Ia menyatakan langkah ini turut mendukung penyediaan layanan gas bumi yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta sektor industri.
Peran Strategis Jawa Timur
Jaringan distribusi gas PGN di Jawa Timur melayani sektor industri, komersial, rumah tangga, dan pembangkit listrik. Cakupan pelanggan tersebut membuat keberlanjutan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang penting bagi layanan energi di wilayah ini.
Selain penandatanganan MoU, Kejati Jawa Timur dan PGN menggelar Focus Group Discussion yang menghadirkan narasumber dari Bidang Datun serta Bidang Tindak Pidana Khusus atau Pidsus. Forum ini membahas penguatan Good Corporate Governance, mitigasi risiko hukum, serta batas antara risiko bisnis yang wajar dan tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.
Kerja sama tersebut menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur gas bumi. Kejati Jawa Timur dan PGN berharap landasan hukum yang lebih kuat dapat mendukung percepatan proyek energi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
