Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng atau PW Ikapete Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal. Dukungan itu disampaikan seiring program prioritas Quick Wins 100 hari kerja Kapolri.
PW Ikapete Jatim menilai kedua praktik tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Organisasi ini memandang penanganan judi online dan pinjol ilegal membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk kalangan pesantren dan tokoh agama.
Dampak bagi Masyarakat
Ketua PW Ikapete Jawa Timur, KH Roisudin Bakri, menilai judi online dan pinjol ilegal dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, praktik tersebut juga berpotensi memicu tindak kriminalitas serta memberi dampak terhadap generasi muda.
Penilaian itu menempatkan persoalan judi online dan pinjol ilegal bukan hanya sebagai isu di ruang digital. Dampaknya dinilai dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat pada tingkat akar rumput.
Dalam keterangan resminya di Surabaya, Senin (9/11/2026), Roisudin menyampaikan dukungan organisasi terhadap langkah pemberantasan yang dijalankan Polri. Ia menekankan pentingnya dukungan luas untuk mengikis ekosistem yang menopang dua praktik ilegal tersebut.
“Kami di PW Ikapete Jatim berdiri bersama Kapolri. Langkah berani mengikis habis ekosistem judi online dan pinjol ilegal ini wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa, terutama kalangan pesantren dan tokoh agama,” ujar KH Roisudin Bakri.
Penindakan Menyeluruh
PW Ikapete Jatim memandang penindakan tidak cukup dilakukan pada satu sisi saja. Upaya pemberantasan perlu menjangkau sarana digital, aliran dana, jaringan pelaku, hingga pihak internal yang terbukti terlibat.
Langkah yang didorong organisasi tersebut mencakup pemblokiran situs judi online. Selain itu, pembekuan rekening yang digunakan untuk menampung dana juga dipandang perlu dilakukan sebagai bagian dari penanganan menyeluruh.
PW Ikapete Jatim turut menyoroti pentingnya pembongkaran jaringan bandar dalam praktik judi online. Penindakan terhadap oknum internal yang terlibat juga menjadi bagian dari langkah yang dinilai perlu dijalankan secara tegas.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan ruang gerak pelaku dan jaringan pendukungnya. Organisasi alumni pesantren itu menilai penegakan hukum yang masif perlu berjalan seiring dengan operasi siber.
Harapan Program Berkelanjutan
Roisudin berharap program 100 hari kerja Kapolri tidak berhenti sebagai target jangka pendek. Ia menginginkan adanya langkah berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan besar kami, operasi siber dan penegakan hukum yang masif ini menjadi solusi konkret untuk menyelamatkan masyarakat dari jerat lingkaran setan judol dan pinjol. Kita ingin ruang digital Indonesia kembali sehat, aman, dan produktif, sehingga ketenteraman di tingkat akar rumput benar-benar terwujud,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan, PW Ikapete Jatim mengimbau jaringan alumni, santri, dan masyarakat di Jawa Timur untuk ikut membantu pemberantasan judi online dan pinjol ilegal. Peran tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat literasi digital di lingkungan keluarga.
Masyarakat juga diimbau melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan judi online dan pinjol ilegal. Laporan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi Polri sebagai bagian dari upaya bersama mempersempit praktik ilegal tersebut.
