Sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal hingga 7 Oktober 2026. Capaian tersebut didukung program fasilitasi serta kemudahan pengurusan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pendampingan sertifikasi. Langkah ini diarahkan agar lebih banyak UMKM memperoleh akses layanan dan pembiayaan untuk mengurus sertifikat halal.
Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menunjukkan jumlah sertifikat halal yang diterbitkan di Jawa Tengah telah mencapai 852.083 sertifikat sejak 2020. Jumlah itu mencakup jutaan produk dari berbagai pelaku usaha di wilayah tersebut.
Kepala BPJPH Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyatakan peningkatan capaian sertifikasi berkaitan dengan program fasilitasi yang terus diperluas. Salah satu program yang dijalankan ialah Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati bagi pelaku UMKM.
“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” ungkap Ika saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin, 9 November 2026.
Penerbitan sertifikat halal di Jawa Tengah menunjukkan kenaikan dibandingkan awal periode pencatatan. Pada 2020, jumlah sertifikat yang diterbitkan tercatat 667 sertifikat, sedangkan selama 2026 angkanya mencapai 214.207 sertifikat.
Sepanjang 2026, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 831.481 produk. Data tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendampingan agar jangkauan layanan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah.
BPJPH bersama Pemprov Jateng memperkuat koordinasi dengan 35 pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat perluasan layanan. Komitmen bersama dengan seluruh pemerintah daerah itu telah ditandatangani pada 21 April 2026.
Komitmen tersebut menetapkan target sertifikasi terhadap 557.269 produk pada 2026. Pada 2027, target sertifikasi produk yang ditetapkan berjumlah 556.616 produk.
Target itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses sertifikasi bagi pelaku usaha di seluruh Jawa Tengah. Pendampingan di tingkat daerah dinilai penting untuk membantu pelaku UMKM memahami proses serta memenuhi kebutuhan pengurusan sertifikat.
Perluasan layanan juga dilakukan melalui kehadiran gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik. Gerai tersebut telah tersedia di Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Keberadaan gerai di Mal Pelayanan Publik ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Layanan ini melengkapi program pendampingan yang dijalankan bersama pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai penguatan ekosistem halal memerlukan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Dukungan itu, menurutnya, perlu diwujudkan dalam program dan penganggaran di tingkat kabupaten maupun kota.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya. Dukungan anggaran daerah diharapkan membuat fasilitasi tidak hanya bergantung pada APBD Provinsi Jawa Tengah.
Pemprov Jateng juga sedang merumuskan strategi pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi dengan potensi ekonomi daerah. Fokusnya mencakup penguatan ekonomi syariah serta pengembangan pariwisata ramah muslim.
“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelas Taj Yasin. Strategi tersebut diarahkan untuk menata pengembangan ekonomi daerah melalui sektor yang terkait dengan ekosistem halal.
Sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Bagi pelaku UMKM Jawa Tengah, sertifikasi juga menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing usaha.
Kolaborasi antara BPJPH, Pemprov Jateng, dan 35 pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian dari pengembangan layanan sertifikasi di daerah. Penguatan pendampingan, dukungan anggaran, serta integrasi dengan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim terus didorong dalam ekosistem halal Jawa Tengah.
